Menkominfo Soal Kebocoran Data Indonesia: Bukan Tugas Kami Itu Tugas BSSN

Aji Reza Mahendra . September 07, 2022

Foto: Suara.com

Teknologi.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengungkapkan terkait serangan siber yang terjadi belakangan ini dan menyebabkan kebocoran data, bukan bagian tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) dari Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melainkan BSSN.

Di dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (7/9/2022) Menkominfo mengatakan lembaya yang seharusnya mengurusi serangan siber yang terjadi itu adalah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), itu ranah mereka.

Setelah melakukan pemaparan terkait tahun anggaran Kominfo, Anggota Komisi I DPR mencecar Menkominfo terkait maraknya kebocoran data pribadi yang terjadi dalam waktu berdekatan belakangan ini. Yang terbaru, dugaan kebocoran 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar yang diperjualbelikan di forum breached.to oleh akun Bjorka.

"Saya minta waktunya sedikit untuk meminta menyampaikan pertanyaan siber dan kebocoran data. Kominfo selalu dan akan terus koordinasi lintas kementerian lembaga, dalam rangka penanganan atas serangan siber," ujar Plate.

Baca juga: Heboh Data 105 Juta Penduduk Indonesia Diduga Bocor, Begini Kata KPU

Namun, Kominfo hanya bisa bekerja di payung hukum dan aturan yang tersedia, tidak bisa bekerja melewati batas kewenangan, apalagi menabrak tupoksi lembaga atau institusi lain, kata Johnny. Kemudian ia melanjutkan PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PPSE), kalau urusan serangan siber itu bukan kewenangan Kominfo.

"Sehingga semua pertanyaan tadi yang disampaikan dalam kaitan dengan serangan siber, kami tentu tidak bisa menjawab untuk dan atas nama BSSN. Selama ini kenapa kami menjawab? Kami menjawab ini semuanya agar publik mengetahuinya, tapi bukan menjadi domain dan tugasnya Kominfo dalam kaitan hal-hal teknis serangan siber, karena serangan siber sekali lagi domain BSSN," ucapnya, dikutip dari Detik.net, (07/09/2022).

Kendati demikian, Johnny menyebutkan adapun tugas-tugas Kominfo terkait serangan siber adalah dengan memastikan kepatuhan para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Lagi-lagi, apabila tidak patuh maka akan dikenakan sanksi.

"Untuk meneliti compliance-nya, maka kami lakukan audit yang dalam hal ini kewenangan masih terbatas payung hukum yang ada. Mudah-mudahan dengan tambahan payung hukum baru UU PDP akan memberikan model-model sanksi," tuturnya, dikutip dari Detik.net, (07/09/2022).

Menyangkut gencarnya intensitas serangan siber di ruang digital Indoesia, Menkominfo mengatakan sepenuhnya memberikan dukungan peningkatan peralatan dan kemampuan teknis, sistem, dan SDM di BSSN.

(arm)

author0
teknologi id bookmark icon

Tinggalkan Komentar

0 Komentar