Bjorka Vs Kenaikan Harga BBM, Kasus Ferdy Sambo, hingga Koruptor Bebas Berjamaah

Aji Reza Mahendra . September 19, 2022


Teknologi.id - Kasus Bjorka hingga saat ini masih ramai diperbincangkan. Pemerintah juga responsif menanggapi kasus kebocoran data Bjorka yang melibatkan data pribadi para pemegang jabatan. Bahkan pemerintah bentuk Tum Khusus (Timsus) untuk memburu hacker Bjorka.

Yang mencuri perhatian lagi adalah kasus pembunuhan Brigadir J dengan tersangka utama eks Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo. Perlahan perhatian publik mulai teralihkan dengan adanya Bjorka yang terus-terusan menyerang pemerintah.

Terakhir pemerintah melakukan penetapan pemuda Madiun yang berinisial MAH sebagai tersangka. MAH diduga menjadi anak buah Bjorka yang mengoperasikan Telegram Bjorkanism. 

Banyak warganet yang berpendapat bahwa kasus Bjorka ini hanya lah pengalihan isu, tidak sedikit warganet yang menyadari kasus-kasus penting pemerintah seperti kasus Ferdy Sambo, kenaikan harga BBM dan koruptor bebas berjamaah tenggelam.

Foto: Suara.com

Kasus Kebocoran Data Bjorka, Pemuda Asal Madiun Ditetapkan Sebagai Tersangka

Mabes Polri baru-baru ini menetapkan seorang tersangka dalam kasus aksi peretasan oleh Bjorka. Tersangka yang ditetapkan oleh Mabes Polri adalah seorang pemuda asal Madiun, Jawa Timur, yang berinisial MAH.

Pada hari Rabu 14 September 2022, tim terpadu Polri menangkap MAH di kediamannya di wilayah Madiun. Ia sempat dipulangkan pada Jum'at pagi, namun kembali dijemput dengan status sebagai tersangka.

Menurut kabar yang beredar, MAH diduga bahwa dirinya berperan sebagai salash satu dari kelompok Bjorka. MAH diketahui sebagai sosok penyedia kanal Telegram dengan nama Bjorkanism. Kanal Telegram tersebut digunakan untuk menunggah informasi yang diunggah Bjorka di forum Breached.to.

MAH sudah membuat tiga unggahan di kanal Telegram tersebut yaitu pada tanggal 8 sampai 10 September 2022. Unggahan tersebut di antaranya yaitu bertuliskan “stop being idiot” hingga “the next leaks will come from presiden republik of Indonesia”.

Motif MAH melakukan hal itu adalah agar bisa menjadi terkenal dan mendapatkan uang.

Baca juga: Sempat Interaksi, Ini Kata Pemuda Madiun soal Bjorka

Foto: Tribun

Kasus Ferdy Sambo, Ajukan Banding

Irjen Ferdy Sambo akan menjalani sidang banding kasus etik pada tanggal 19 September 2022. Sidak tersebut berkaitan dengan pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) Ferdy Sambo di kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat, atau Brigadir J.

Sidang banding tersebut akan dipimpin oleh jendral bintang tiga. "Nanti saya sampaikan (siapa ketua komisi etiknya," kata Dedi di Mabes Polri, dikutip dari detikNews, Kamis 15 September silam.

Ada perbedaan sidang banding dengan sidang etik yang pertama kali dijalankan. Sidang banding hanya bersifat rapat dan memutuskan apakah menerima atau menolak banding.

Ferdy Sambo yang dinyatakan melanggar kode etik dan dijatuihi sanksi PTDH atau dipecat dari Polri terkait kasus dugaan pembunuhan Brigadir J, dirinya melakukan menyatakan banding atas putusan pemecatannya tersebut.

"Kami mengakui semua perbuatan serta menyesali semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi Polri. Namun mohon izin sesuai dengan Pasal 69 Perpol 7/2022 izinkan kami mengajukan banding. Apa pun putusan banding, kami siap untuk melaksanakan," ujar Ferdy Sambo dalam sidang etik, Jumat 26 Agustus silam.

Ferdy Sambo juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lain, yakni Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, Bripka Ricky, Putri Candrawathi, dan Kuat Ma'ruf.

Foto: Republika Online

Kenaikan Harga BBM, Dampak Pada Masyarakat dan Pemerintah

Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina yaitu Pertalite, Solar, dan Pertamax resmi naik dan sudah berlaku mulai Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.

Pengumuman kenaikan harga BBM tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, dalam juma pers di Istana Merdeka (3/92022).

"Saat ini pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM akan mengalami penyesuaian," ujar Jokowi, sebagaimana diberitakan Kompas.com, Sabtu (3/9/2022).

Pemerintah melaporkan bahwa beban subsidi BBM mencapai angka Rp502.4 tirilun, angka yang tentunya sangat tinggi. Kenaikan harga BBM pasti berdampak terhadap masyarakat dan banyak hal.

Dari sisi ekonomi, jelas kenaikan BBM akan mendorong kenaikan biaya produksi, mendorong inflasi (cost push inflation) yang pada gilirannya akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan upah riil dan konsumsi rumah tangga.

Padahal kita semua tahu bahwa rumah tangga memiliki kontribusi yang tinggi terhadap Produk Domestik Bruto sekitar 50% dan merupakan penghela utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dampak negatif juga akan terjadi jika efek psikologis terasa lagi jika dampak psikologis dari sisi masyarakat dan pemerintah diperhitungkan. Dampak psikologis dari sisi masyarakat terjadi manakala masyarakat secara bersamaan memiliki spekulasi bahwa kenaikan harga BBM akan diikuti oleh kenaikan di sektor-sektor lainnya.

Dari sisi pemerintah, adanya kenaikan harga BBM yang menimbulkan keresahan tersebut akan berdampak pada kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Apalagi mendekati tahun politik, di mana isu kenaikan harga BBM akan dijadikan serangan oposisi untuk menurunkan popularitas pemerintah.

Baca juga: Tanggapi Racauan Bjorka, Menkominfo : Penggantian Menteri Kewenangan Presiden

Foto: Detik.com

23 Koruptor Bebas Bersyarat, Rakyat Tercederai Pengkhianatan

Sebanyak 23 Koruptor mendapatkan bebas bersyarat. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai hak asasi warga Indonesia telah dicederai oleh pengkhianatan karena hal tersebut.

Ketua Koordinator MAKI Boyamin Saiman meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) turut mempertimbangkan hak asasi dari korban. Dia kembali mengingatkan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.

"Dari sumpah jabatan itu kan menjalankan undang-undang, undang-undang kan nggak boleh korupsi. Nah, jadi pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham, juga harus mempertimbangkan hak asasi dari korban," kata Bonyamin seperti yang dituliskan detikNews, 10 September 2022.

Dirinya mengaku kecewa atas adanya remisi yang terlalu banyak diberikan kepada para koruptor. Hal ini seperti sia-sia lantaran pada pelaksanaan hukumnya tak ditangani dengan khusus atau dengan benar, lanjutnya.

"Tapi tiba-tiba kemudian di pelaksanaan hukuman menjadi tidak luar biasa. Artinya, ini jadi biasa aja ketika mendapatkan remisi, bebas bersyarat, mendapatkan pengurangan-pengurangan lainnya, asimilasi misalnya, itu sama dengan mencopet, mencuri yang di pasar atau jambret atau sekadar menganiaya. Nah, artinya ini kan kita langsung jomplang, jatuh sejatuh-jatuhnya kita pada pelaksanaan putusan," ujar Saiman.

Koordinator Hubungan Masyarakat dan Protokol Ditjen Pas Rika Aprianti mengatakan ke-23 napi koruptor tersebut telah memenuhi persyaratan, baik administratif maupun substantif. Persyaratan tersebut sesuai dengan Pasal 10 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

(arm)

author0
teknologi id bookmark icon

Tinggalkan Komentar

0 Komentar