Mulai Mei, Indonesia akan Kenakan PPN Atas Aset Kripto

Aliefa Khaerunnisa . April 05, 2022

Indonesia kenakan pajak ppn kripto

Foto: unsplash

Teknologi.id - Indonesia berencana untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi aset kripto dan pajak penghasilan atas keuntungan modal dari investasi tersebut masing-masing sebesar 0,1%, mulai 1 Mei, seorang pejabat pajak mengatakan pada hari Jumat, di tengah booming dalam perdagangan aset digital.


Minat terhadap aset digital telah melonjak di ekonomi terbesar di Asia Tenggara selama pandemi COVID-19, dengan jumlah pemegang aset kripto melonjak menjadi 11 juta pada akhir tahun 2021.


Total transaksi aset kripto tahun lalu di pasar komoditas berjangka mencapai 859,4 triliun rupiah, naik lebih dari 10 kali lipat dari nilai transaksi tahun 2020, menurut data dari Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi.


Orang Indonesia diizinkan untuk memperdagangkan aset kripto sebagai komoditas tetapi tidak menggunakannya sebagai alat pembayaran.


"Aset kripto akan dikenakan PPN karena merupakan komoditas seperti yang didefinisikan oleh kementerian perdagangan. Mereka bukan mata uang," kata pejabat itu, Hestu Yoga Saksama, dalam konferensi pers. "Jadi kami akan mengenakan pajak penghasilan dan PPN."


Pemerintah masih bekerja pada peraturan pelaksanaan untuk pajak, tambahnya.


Tarif PPN atas aset kripto jauh di bawah 11% yang dikenakan pada sebagian besar barang dan jasa Indonesia, sedangkan pajak penghasilan atas keuntungan modal, sebesar 0,1% dari nilai transaksi bruto, sama dengan pajak atas saham.


Para pejabat mengatakan undang-undang pajak luas yang disahkan tahun lalu adalah dasar hukum untuk pajak atas aset kripto. Undang-undang itu bertujuan untuk mengoptimalkan pengumpulan pendapatan yang terkena dampak pandemi COVID-19.


Baca juga: Berikut Ini 3 Manfaat Penerapan KYC dalam Dunia Kripto!


Sudah direncanakan sejak  tahun 2021


Parlemen Indonesia menyetujui undang-undang untuk salah satu perbaikan pajak paling ambisius, termasuk menaikkan PPN tahun ini, retribusi karbon baru dan membatalkan pemotongan pajak perusahaan yang direncanakan.

Undang-undang tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pengumpulan pendapatan dan meningkatkan kepatuhan pajak, setelah kas negara terpukul besar tahun 2020 hingga tahun ini karena pandemi COVID-19.


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan langkah-langkah fiskal baru akan meningkatkan penerimaan pajak tahun ini sekitar Rp 139,3 triliun ($ 9,80 miliar), mengambil rasio pajak ekonomi terbesar di Asia Tenggara menjadi 9,22% dari PDB, dari 8,44% tanpa undang-undang baru.


Tetapi beberapa kelompok bisnis dan analis mempertanyakan waktu kenaikan pajak, dengan pemulihan ekonomi dari pandemi yang terlihat rapuh.


Undang-undang tersebut menyerukan agar tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk penjualan hampir semua barang dan jasa dinaikkan dari 10% sekarang menjadi 11% pada April mendatang dan menjadi 12% pada tahun 2025.


Ini juga membatalkan pemotongan pajak perusahaan yang direncanakan dan memperkenalkan tarif pajak penghasilan yang lebih tinggi untuk individu kaya, pajak karbon baru dan program amnesti pajak baru. 


Semua partai politik kecuali satu di parlemen menyetujui undang-undang tersebut.


“Melalui undang-undang ini kami ingin mengoptimalkan penerimaan negara, menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil… serta memperluas basis pajak kami di era globalisasi saat teknologi digital sangat dominan,” kata Sri Mulyani.


Langkah-langkah pajak baru akan menambah kurang dari 0,5 poin persentase ke inflasi utama dan berdampak kecil pada pertumbuhan ekonomi, kata menteri.


Pemerintah telah membuat beberapa konsesi dari proposal aslinya. Awalnya, ia berusaha menaikkan PPN menjadi 12% sekaligus dan mengusulkan pajak minimum untuk perusahaan merugi yang diduga melakukan penghindaran pajak.


Hariyadi Sukamdani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, mengatakan dia menghargai kenaikan PPN yang tidak merata, tetapi berharap pemerintah akan mempertimbangkan kembali pemotongan pajak perusahaan dalam tiga hingga empat tahun "karena jika tidak, kita akan kurang kompetitif".


Josua Pardede, ekonom di Bank Permata, memperkirakan dampak positif pada kesinambungan fiskal jangka panjang, tetapi ia memperingatkan kenaikan PPN akan mengikis daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, yang sensitif terhadap kenaikan harga.


“Kami berharap pemerintah (dapat) meningkatkan efektivitas belanja strategis, terutama untuk perlindungan sosial, tahun depan,” kata Pardede, memprediksi kenaikan inflasi hingga 0,3 poin persentase dan sedikit perlambatan pertumbuhan PDB pada 2022.


Beberapa analis lain mengkritik pemerintah karena terlalu cepat mengetatkan kebijakan fiskal.


"Yang dibutuhkan perekonomian saat ini adalah stimulus fiskal, yang tidak diberikan oleh pemerintah," kata Harry Su, direktur pelaksana perusahaan investasi Samuel International, yang memperkirakan kenaikan PPN akan merugikan konsumsi.


Program amnesti pajak yang akan berjalan pada semester pertama tahun depan dan akan memungkinkan peserta program amnesti sebelumnya pada tahun 2016 untuk mengungkapkan aset yang tidak dilaporkan yang diperoleh sebelum tahun 2016, juga telah menerima kritik. Anggota parlemen oposisi mengatakan meluncurkan amnesti sambil menaikkan tarif PPN tidak adil, sementara ekonom mengatakan mengulangi program amnesti dapat mendorong orang untuk tidak mematuhi dan menunggu yang berikutnya. (aks)


Baca juga: Apa Itu Aset Kripto Status (SNT) & DigiByte (DGB), Bisa Datangkan Profit?

author0
teknologi id bookmark icon

Tinggalkan Komentar

0 Komentar