Download Teknologi App
Foto: Kominfo
Teknologi.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dikabarkan telah menambah anggaran melalui pergeseran pagu antar program demi mendukung sosialisasi program komunikasi publik pengentian siaran televisi analog menjadi digital atau Analog Switch Off (ASO) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pindana (RKUHP).
Dikutip dari detikINET (10/102022), Permintaan pergeseran anggaran tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate lalu disetujui oleh Komisi I DPR RI pada (4/10/2022).
Johnny mengungkap bahwa Kominfo perlu dukungan anggaran itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 22 Agustus 2022 untuk memberikan sosialisasi membuat dialog publik.
Menkominfo juga menyampaikan, program ASO tinggal kurang dari sebulan lagi itu perlu dukungan komunikasi publik untuk membangun kesadaran dan kepercayaan, khususnya keterlibatan aktif masyarakat.
Begitu juga dengan RKUHP, perlu disosialisasikan agar diimbangi dengan pemahaman oleh masyarakat luas.
Baca juga: Google Ciptakan AI yang Mampu Bikin Lagu Hanya dari Sepotong Audio
"Kebijakan digitalisasi penyiaran bisa mendorong masyarakat berpartisipasi dalam menjalankan program prioritas nasional Analog Switch Off. Oleh karena itu, terkait kegiatan ini, telah dianggarkan pada DIPA Kominfo tahun 2022, namun masih memerlukan tambahan anggaran," ujar Menkominfo seperti dalam siaran pers yang dilihat detikINET, Senin (10/10/2022).
Dipaparkan oleh Menkominfo, program komunikasi publik yang semula bernilai Rp450 miliar berubah menjad Rp490 miliar, bertambah sebesar Rp39,697 miliar.
Lalu yang tidak berubah yaitu program Penyediaan Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi sebesar Rp18,689 triliun, program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar Rp4,572 triliun, dan program Pengelolaan SPektrum frekuensi dan Standar Perangkat Layanan Publik sebesar Rp704 miliar.
"Program dukungan manajemen semula sebesar Rp1,893 Triliun menjadi Rp1,85 Triliun atau berkurang sebesar Rp39,667 Miliar. Terdapat pergeseran anggaran sebesar Rp39,697 Miliar dari program dukungan manajemen Unit Kerja Eselon I Sekretaris Jenderal Sekretariat Jenderal program kerja komunikasi publik, Unit Kerja Eselon I Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Ditjen IKP untuk membiayai sosialisasi dan diseminasi informasi terkait migrasi siaran analog ke siaran digital dan RKUHP," jelasnya.
Baca juga: Startup Klikit: Usaha Rintisan Mantan Petinggi Gojek, Raih Pendanaan Rp30,5 M,
Johnny memberi usulan penggunaan pagu blokir AA Kementerian Kominfo untuk Sosialisasi ASO dan RKHUP. Sesuai dengan Undang-Undang APBN, revisi yang menyebabkan pergeseran anggaran antarprogram dan antar unit Eselon I memerlukan persetujuan dari Komisi I DPR RI.
"Kami mengusulkan melalui surat kami pada tanggal 24 Agustus 2022 tentang penyampaian kembali penggunaan Automatic Adjusment Kominfo Tahun Anggaran 2022 dan telah dibalas oleh Kementerian Keuangan melalui surat mereka dengan Nomor 320 tanggal 6 September 2022. Komposisi anggaran Kominfo TA 2022 tidak berubah. DIPA Anggaran Kominfo pada Tahun Anggaran 2022 sebesar 21.798 Triliun," paparnya.
Menkominfo menyatakan usulan pergeseran antar program dan antar eselon I yang dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi RKUHP sebesar Rp22,618 Miliar dengan target 164 spot atau kegiatan
Selain itu Kominfo merancang produksi konten berbasis teks, grafis dan video dengan paket konten serta penyampaian inforomasi melalui media lokal, konvensional, mainstream, digital, tatap muka, dan media luar ruangan.
Lalu, usulan pergeseran anggaran antar program dan antar Eselon I yang dialokasikan untuk sosialisasi ASO sebesar Rp17,049 Miliar dengan target 509 spot kegiatan.
"Diantaranya untuk komunikasi publik dan produksi konten, komunikasi publik dengan target masyarakat luas dengan media-media mainstream seperti tv, radio, media cetak, media luar ruangan, serta strategi gabungan melalui kampanye di ruang digital maupun media daring," tutur Plate.
(arm)
Tinggalkan Komentar