Lewat Aturan PSE, Kominfo Jadi Bisa Intip Isi Chat WhatsApp?

Aprilia Khairul Amalia . July 26, 2022

Foto: Kemenkominfo


Teknologi.id - Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) telah mengeluarkan kebijakan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk melakukan pendaftaran di Kominfo. Kebijakan Kominfo ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 


Semua PSE yang beroperasi di Indonesia, baik asing maupun domestik, harus mendaftar ke Kominfo paling lambat 20 Juli 2022 lalu, jika tidak mendaftar maka PSE akan dianggap ilegal dan mendapatkan sanksi administrasi hingga pemblokiran di Indonesia.


Selain ancaman pemblokiran, belakangan ini masyarakat dihebohkan juga oleh berbagai pasal yang terkandung dalam peraturan tersebut yang dinilai sebagai pasal karet, contohnya Kominfo dan polisi juga bebas memantau arus informasi di platform digital lantaran diberikan hak akses secara penuh.


Pengguna aplikasi media sosial baik itu WhatsApp maupun Gmail disebut bisa diintip isi pesannya. Hal itu lantaran aturan Permenkominfo Nomor 5 tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat. Seperti yang tertulis dalam pasal 21 dan 36 berbunyi, platform digital wajib memberi akses Sistem Elektronik dan Data Elektronik ke Kementerian/Lembaga buat pengawasan dan buat APH untuk penegak hukum.


Dalam Pasal 36, APH bahkan mungkin memerlukan platform digital untuk menyediakan akses untuk melihat konten komunikasi pribadi. 

Kata Pakar keamanan siber soal aturan PSE

Pakar keamanan siber CISSReC, Pratama Persadha mengatakan bahwa dengan peraturan tersebut, pemerintah akan dapat menampilkan informasi tentang konten pesan WhatsApp meskipun aplikasi tersebut mengklaim memiliki enkripsi. 

"Dengan Permenkominfo PSE ini, pemerintah dapat meminta dan menampilkan informasi yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan, meskipun data tersebut dienkripsi," kata Pratama.

Sebagai informasi, enkripsi merupakan sebuah metode yang memungkinkan informasi seperti yang ada di WhatsApp maupun Gmail akan 'terkunci'. Kemudian pesan yang dienkripsi, nantinya akan diubah ke dalam kode acak rahasia.

Menurutnya, secara teknis aplikasi pesan singkat WhatsApp atau platform pesan elektronik seperti Google Mail memang bisa memantau isi pesan, dan kepada siapa saja pesan tersebut dikirimkan. Namun, terkait payung hukum yang diterbitkan Kemenkominfo, Pratama mengatakan ada beberapa pasal yang bisa "memungkinkan" pemerintah mengkaji isi pesan tersebut. 

Baca juga: Batas Waktu Daftar PSE Akan Berakhir, Kominfo Bisa Blokir WA, Instagram dkk

Apabila mengacu ke pasal 9, 14 dan 36 di Permenkominfo Nomor 5 tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat, dinilai Pratama bisa menghilangkan privasi masyarakat.


"Ada masukan sebagai jalan tengah, permintaan membuka informasi untuk keperluan penyelidikan tersebut harus lewat pengadilan," ujarnya.


Ini berarti bahwa permintaan untuk membuka informasi di WhatsApp atau Gmail hanya dapat dilakukan jika terjadi permasalahan hukum. Hal ini lumrah dilakukan di beberapa negara. Menurutnya, permintaan untuk meminta atau mengakses media sosial milik masyarakat harus mendapat perhatian Kementerian Komunikasi dan Informatika, agar tidak menjadi bumerang di masyarakat. 


Pratama menjelaskan, elemen masyarakat yang merasa keberatan dengan aturan Permenkominfo Nomor 5 tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat itu sebaiknya mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA).


Ia juga berpesan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengubah aturan bersama-sama dengan masyarakat, agar Permenkominfo dapat berjalan lebih efektif. 


"Jangan sampai ini menarik perhatian asing, menilainya sebagai upaya membunuh demokratisasi di ruang digital," katanya. 

Baca juga: Ini Hal yang Akan Dilihat oleh Manusia Sebelum Meninggal Dunia

Sebelumnya, para aktivis dari koalisi advokasi Permenkominfo Nomor 5 2020 terkait PSE Lingkup Privat memprotes aturan tersebut di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Jumat (22/7).


Isi permohonan demonstran di antaranya pencabutan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 dan perubahan Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2020 dianggap dapat membatasi ekspresi di ruang digital. 


Secara terpisah, Peneliti Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM) Alia Yofira di Twitter Space mengatakan lewat aturan Permenkominfo tersebut memberi kewenangan aparat untuk meminta informasi apapun kepada Google dan WhatsApp.


“Ketika pemerintah mengakses, maka untuk yang mengawasi, misal, tidak memakai izin dari pengadilan juga adalah pemerintah, khususnya nanti ketika otoritas PDP (perlindungan data pribadi)-nya yang masih sedang dibahas, tapi ada tendensi akan di bawah pemerintah," ujarnya Rabu (20/7).


Aturan Permenkominfo ini disebut Alia berpotensi sebagai pasal karet, karena rentan penyalahgunaan lewat diksi-diksi yang abu-abu seperti terkait pemblokiran terhadap konten "mengganggu ketertiban umum" dan "meresahkan masyarakat."


(aka)

author0
teknologi id bookmark icon

Tinggalkan Komentar

0 Komentar