Setelah Dinanti-nanti, Twitter Akhirnya Terdaftar di PSE Kominfo

Aprilia Khairul Amalia . July 20, 2022

Foto: Getty Images


Teknologi.id - Twitter diketahui telah mendaftarkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Di situs  pse.kominfo.go.id, Rabu (20 Juli 2022), nama Twitter tercantum di laman dengan alamat twitter.com. Perusahaan tersebut pun telah terdaftar sebagai PSE asing dengan Nomor Tanda Daftar PSE 005625.01/DJAI.PSE/07/2022. Adapun Twitter termasuk dalam kategori Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi dan didaftarkan ke sistem PSE Lingkup Privat oleh Twitter, Inc.

Menurut pihak Twitter, pendaftaran ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung percakapan yang sehat dan Open Internet yang tidak akan berubah. "Kami berharap dapat terus bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan mitra non-profit di Indonesia untuk mencapai tujuan bersama untuk menciptakan pengalaman berinternet yang aman, inklusif, dan dapat diakses oleh semua orang," kata Twitter.

Foto: PSE Kominfo

Dengan terdaftarnya Twitter di PSE Asing Kominfo, maka jejaring sosial rintisan Jack Dorsey tersebut bisa terhindar dari ancaman sanksi administrasi hingga pemblokiran yang ditetapkan Kementerian Kominfo. Nama Twitter juga menambah daftar platform digital populer lainnya yang telah mendaftar ke PSE Lingkup Privat.

Diantara yang sudah mendaftar adalah TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, Netflix, bahkan Spotify. Sedangkan yang belum mendaftarkan usahanya ke PSE Asing Kominfo dan termasuk platform yang banyak digunakan di Indonesia adalah YouTube dan Zoom. 

Baca juga : Ini Alasan Kominfo Ngotot agar Situs Populer Segera Daftar PSE

Jika kedua platform tersebut gagal atau tidak segera mendaftar ke Kominfo hingga pukul 23:59 WIB pada tanggal 20 Juli 2022, maka akan dianggap platform tersebut sebagai platform ilegal di Indonesia dan akan dikenakan denda administratif. Ada tiga tahapan sanksi administratif akan diterima oleh platform yang belum mendaftarkan ke PSE Kominfo, yaitu: Surat teguran Denda administratif Pemblokiran sementara Tiga tahapan sanksi hingga "pemblokiran".

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pihak Kominfo bakal mulai memberikan surat teguran kepada platform digital yang belum mendaftarkan diri ke Kominfo mulai, Kamis (21/7/2022), atau satu hari setelah tenggat waktu pendaftaran berakhir (20 Juli 2022).

Jika platform digital belum juga melakukan pendaftaran setelah menerima surat peringatan, Kominfo akan menerapkan sanksi administratif kedua berupa denda. Sayangnya, Semmy tidak merinci besaran denda yang akan diberikan kepada platform digital yang tidak mendaftar setelah tanggal 20 Juli 2022.

Jika platform digital tetap gagal melakukan pendaftaran ke Kominfo setelah terkena penalti, platform tersebut akan dikenakan sanksi terberat berupa pemblokiran.

Baca juga: Makin Canggih, Berikut ini 6 Fitur Baru Twitter

"Kami tetap membuka pendaftaran. Kalaupun platform mereka yang sudah diblokir ingin mendaftar ke PSE Kominfo, pemblokiran akan dibuka kembali," kata pria yang akrab disapa Semmy di kantor Kominfo. 

Namun, Kominfo menegaskan bahwa mereka akan dapat menormalisasi platform yang diblokir tetapi kemudian mendaftarkan diri. Artinya, pemblokiran platform PSE itu dapat dicabut dan akses ke platform digital tersebut dapat dibuka kembali. Namun, PSE tersebut harus memenuhi persyaratan yang berlaku.

Dalam hal ini, syaratnya adalah PSE harus mendaftar ke Kominfo melalui sistem online single submission-risk based approach (OSS-RBA). Meski ada tiga tahapan, Semmy menegaskan bahwa penerapan sanksi administratif ini merupakan kewenangan Menkominfo, Johnny G. Plate.

"Apakah nanti dikasih teguran dulu atau apakah langsung denda atau blokir, nanti memang adalah kewenangan menteri," kata Semmy.

(aka)

author0
teknologi id bookmark icon

Tinggalkan Komentar

0 Komentar