Presiden AS dan China Telponan untuk Bahas TikTok, Ada Apa?

Foto: pexels

Teknologi.id - TikTok merupakan salah satu aplikasi yang paling banyak peminatnya hingga kini. Menurut laporan terkini dari We Are Social, TikTok mencapai peringkat lima besar dalam daftar media sosial paling populer di dunia pada awal tahun 2024. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa TikTok memiliki jumlah pengguna aktif sebanyak 1,56 miliar hingga bulan Januari 2024.

Aplikasi yang berasal dari Tiongkok dan diciptakan oleh perusahaan teknologi ByteDance pada tahun 2016. Pada awalnya, aplikasi ini dikenal dengan nama Douyin di Tiongkok, kemudian dikenal dengan sebutan TikTok saat memasuki pasar internasional pada tahun 2017.

Terbaru diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berbicara melalui panggilan telepon dengan Presiden China Xi Jinping dalam sesi yang hampir berlangsung selama dua jam, yang juga mencakup pembahasan mengenai kepemilikan TikTok.

Dilaporkan oleh Nikkei Asia pada Rabu (3/4/2024), Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengungkapkan bahwa panggilan telepon tersebut terjadi pada Selasa (2/4/2024). 

Kirby mengakui, aplikasi media sosial TikTok dibahas dalam panggilan telepon yang berlangsung kurang lebih satu jam 45 menit itu.

“Presiden (Biden) menegaskan kembali kekhawatirannya mengenai kepemilikan TikTok,” kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby setelah percakapan telepon antara kedua pemimpin tersebut.

Baca juga: Upaya Pemblokiran TikTok di AS Jadi Kenyataan, Indonesia Kapan?

Menurut dia, Biden menjelaskan kepada Presiden Xi bahwa ini bukan tentang pelarangan aplikasi, melainkan kepentingan divestasi. Sehingga, kata dia, kepentingan keamanan nasional dan keamanan data rakyat AS dapat terlindungi.

Sebuah rancangan undang-undang yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS yang bernama "Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act".

Tetapi hal ini masih menunggu keputusan di Senat bertujuan untuk memaksa TikTok memutuskan hubungan dengan perusahaan induknya di Tiongkok, ByteDance, atau dilarang beroperasi di AS. Sebab, Biden menyatakan niatnya untuk menandatangani undang-undang tersebut menjadi undang-undang jika mendapatkan persetujuan dari Kongres.

Jika RUU tersebut disahkan, maka toko aplikasi seperti Google Play Store dan Apple App Store akan diwajibkan untuk menghentikan distribusi aplikasi TikTok di AS. Dengan kata lain, distribusi TikTok akan secara total diblokir.

TikTok masih bisa beroperasi di AS selama aplikasi tersebut sudah terpisah dari perusahaan induknya, ByteDance. ByteDance akan diharuskan untuk menjual TikTok dalam waktu enam bulan. Aturan ini tidak hanya berpotensi mempengaruhi TikTok-ByteDance, tetapi juga dapat berdampak pada operasi WeChat, aplikasi pesan instan milik perusahaan teknologi Tiongkok, Tencent.

RUU "Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act" bertujuan untuk melindungi warga AS dari ancaman keamanan nasional yang dianggap ditimbulkan oleh TikTok, yang merupakan afiliasi dari ByteDance. Menurut sejumlah anggota Kongres AS yang mendukung RUU tersebut, ByteDance diduga memiliki hubungan yang erat dengan Partai Komunis China.

Hal ini menjadi keprihatinan bagi Biden dalam pembicaraannya dengan Xi Jinping, karena dikhawatirkan pemerintah China dapat menggunakan data warga AS yang terdapat di TikTok untuk melakukan pemantauan terhadap warga AS.

Bagaimana Respon TikTok mengenai RUU AS?

Michael Hughes, juru bicara TikTok, mengkritik proses pengajuan RUU tersebut sebagai proses yang "terlalu tertutup" dan menyatakan bahwa RUU tersebut "dipercepat" untuk memberlakukan larangan.

Hughes juga menganggap dengan adanya RUU ini akan memberikan dampak pada perekonomian TikTok itu sendiri, sebagaimana diketahui bahwa 7 juta usaha kecil dan 170 juta orang Amerika yang aktif menggunakan layanan Tiktok, sebagaimana pernyataan Hughes dikutip dari The Verge, Jum'at (15/3/2024).

Perlu diketahui, bahwa pemerintah AS memang sejak pemerintahan Donal Trump kerapkali ingin memblokir TikTok dari negara "Paman Sam" ini. 

Namun, upaya untuk melarang TikTok memuncak pada bulan Maret 2023. Pada saat itu, CEO TikTok Shou Zi Chew muncul untuk memberikan kesaksian di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat AS untuk pertama kalinya. Chew diinterogasi oleh DPR AS selama sekitar 5 jam.

Terakhir, negara bagian AS, Montana, pada November 2023 tahun lalu mengumumkan keputusan untuk memblokir TikTok dari wilayahnya. Montana menjadi negara bagian AS pertama yang menerapkan kebijakan resmi untuk memblokir TikTok di wilayah mereka.

Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News

(ny)