Kominfo Ingin 24 Ribu Aplikasi Pemerintah Diganti Jadi 1 Super App

Aprilia Khairul Amalia . July 11, 2022

Foto: Kominfo

Teknologi.id - Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate mengatakan bahwa saat ini aplikasi yang digunakan oleh pemerintahan sudah terlalu banyak. Ia menyebut ada sekitar 24.000 aplikasi dari pemerintah dan organisasi. Menurutnya, hal itu tidak efisien dan efektif, karena setiap aplikasi bekerja masing-masing. 

“Masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah daerah memiliki aplikasi yang berbeda di setiap sub unit, yang sangat boros dan tidak efisien,” kata Johnny G Plate, Menteri Informasi dan Komunikasi di Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022, dikutip dari siaran YouTube-nya. 

Oleh sebab itu, Menkominfo Johnny G Plate akan mengatur dan menggabungkan semua aplikasi pemerintahan menjadi satu aplikasi yang bisa mewadahi semua alias super app.

Baca juga: Scrolling Text WhatsApp, Apa Itu dan Bagaimana Cara Membuatnya?

Hemat anggaran negara

Dari segi teknis saat menggabungkan aplikasi, Johnny mengungkapkan, aplikasi kementerian dan lembaga satu per satu secara bergantian akan ditutup dan dialihkan ke super app.

Pihaknya pun mengklaim super app itu memiliki efisiensi lebih tinggi dan menghemat anggaran ketimbang yang dikeluarkan saat ini.

"Puluhan triliun hematnya, kalau itu bisa dilakukan luar biasa untuk kita," klaim politikus Partai NasDem itu.

Bangun pusat data pemerintah 

Di samping itu, pemerintah juga berencana untuk membangun empat pusat data pemerintah yang berbasis government cloud. Pasalnya, dari 2.700 pusat data dan server pemerintah, saat ini hanya 3% yang berbasis cloud. Johnny juga mengatakan sulit untuk menyatukan data pemerintah. 

Pada tahap pertama, pemerintah akan membangun pusat data tersebut di Jakarta, Batam, IKN Nusantara, dan Labuan Bajo. Selain itu, pembangunan pusat data juga harus didasarkan pada 3 hal, yaitu ketersediaan kapasitas listrik yang sesuai, koneksi serat optik dan sistem air pendingin. 

Pembangunan pusat data ini akan mendukung kebijakan satu data Indonesia dalam program electronic government dan pengambilan keputusan berbasis data driven policy.


"Jadi, kita harus mempersiapkan diri dengan baik." kata Johnny.

Baca juga: Amankah Buka Aplikasi MyPertamina di SPBU Saat Membeli Pertalite?

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengeluhkan banyaknya aplikasi yang dibuat dan digunakan oleh kementerian dan lembaga untuk operasional dan administrasi yang justru menimbulkan inefisiensi. 

“Bayangkan, kami memiliki lebih dari 24.000 aplikasi. Setiap kementerian dan lembaga (K/L) memiliki database sendiri-sendiri,” kata Sri Mulyani di Festival Keuangan dan Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) 2022 - Kemajuan Ekonomi dan Keuangan Digital di Nusa Dua, Bali.

Dia mengatakan, puluhan ribu aplikasi yang telah dibuat dan digunakan oleh pemerintah, tidak hanya menyebabkan inefisiensi tetapi juga pemborosan. Sri Mulyani juga mendorong integrasi antar aplikasi agar pelaksanaan tugas pemerintahan lebih terkoordinasi dan lebih efisien. Selain itu, transformasi ini juga diharapkan dapat menekan biaya operasional pemerintah.  

Perlunya peningkatan keamanan siber

Selain masalah jumlah aplikasi, Sri Mulyani juga mengeluhkan masih banyaknya peretasan di situs-situs pemerintah. Ia juga menekankan perlunya peningkatan keamanan siber sejalan dengan transformasi integrasi aplikasi pemerintah.  

Sri Mulyani juga menyatakan siap mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mentransformasikan ribuan aplikasi pemerintah, khususnya dalam hal keuangan. 

Menurut dia, dukungan Kementerian Keuangan terhadap upaya transformasi digital selama ini ditunjukkan melalui alokasi anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berbeda dengan anggaran kementerian lain yang dipotong selama tahun pertama pandemi, namun Kominfo yang mendapat alokasi anggaran tambahan. 

"Anggaran untuk Kominfo dan Kementerian Kesehatan tidak dipotong, malah ditambah. Dari 2020 hingga 2022 meningkat, dari Rp 20 triliun, kemudian Rp 26 triliun pada 2021 dan Rp 27 triliun pada 2022,” kata Sri Mulyani. 

Dukungan anggaran Kominfo untuk mengejar pembangunan infrastruktur digital, khususnya di Kawasan Timur Indonesia. Saat ini, masih ada puluhan ribu dusun, desa, kelurahan, ratusan ribu sekolah, dan ribuan puskesmas yang belum terkoneksi internet.

"Kami akan menggunakan keuangan negara itu memang untuk mentransformasi ekonomi, pemerintah, dan masyarakat menjadi digital," kata Sri Mulyani, Menteri Keuangan.

(aka)

author0
teknologi id bookmark icon

Tinggalkan Komentar

0 Komentar