Joe Biden Teken UU Pemblokiran TikTok di AS, ByteDance Wajib Divestasi Dalam 9 Bulan

Teknologi.id - Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, baru-baru ini mengesahkan undang-undang yang mewajibkan perusahaan induk TikTok untuk menjual aplikasinya dalam waktu sembilan bulan ke depan. Jika ByteDance, perusahaan induk TikTok, gagal memenuhi persyaratan ini, maka TikTok akan dilarang di AS dan dihapus dari App Store Apple.

Undang-undang tersebut, yang dikenal sebagai RUU 'divestasi atau larangan' TikTok, ditandatangani oleh Biden pada Rabu pagi, seperti yang dilaporkan oleh 9to5 Mac. Meskipun tidak secara langsung melarang TikTok, undang-undang memberikan waktu sembilan bulan kepada ByteDance

untuk menjual aplikasi tersebut. Jika ByteDance berhasil menjual TikTok dalam batas waktu yang ditentukan, Biden dapat mempertimbangkan untuk memperpanjang waktu penjualan selama tiga bulan lagi.

Namun, jika ByteDance tidak berhasil menjual TikTok dalam waktu yang ditentukan, aplikasi tersebut akan dilarang di Amerika Serikat. Apple dan Google, sebagai operator toko aplikasi, akan dilarang menyediakan TikTok di AS.

Baca juga: TikTok di "Ban" Amerika, Apa Dampak yang Terjadi ?

TikTok, dalam sebuah pernyataan, menyebut undang-undang tersebut sebagai larangan "inkonstitusional" dan menyatakan niat untuk menantangnya di pengadilan. Mereka yakin bahwa fakta dan hukum berada di pihak mereka dan bahwa mereka akan menang dalam perselisihan ini. TikTok juga mengungkapkan bahwa larangan tersebut akan berdampak pada jutaan bisnis dan ratusan juta pengguna di AS.

Selain itu, TikTok menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dan berinvestasi demi menjaga platform mereka aman dan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna. Mereka menyatakan bahwa TikTok adalah ruang di mana orang Amerika dari semua lapisan masyarakat dapat dengan aman berbagi pengalaman, menemukan kegembiraan, dan mendapatkan inspirasi.

Undang-undang ini muncul dari kekhawatiran akan potensi ancaman keamanan nasional yang ditimbulkan oleh TikTok dan ByteDance di Amerika Serikat. Meskipun ByteDance telah berulang kali membantah klaim tersebut, menyatakan bahwa pemerintah Tiongkok tidak pernah meminta data pengguna TikTok di AS, dan jika diminta, ByteDance tidak akan memberikan data tersebut.

Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.

(dwk)